Artikel · Catatan Pena
Bagikan ke:
Ringkasan
Jawaban singkat: Sanksi greenwashing di Indonesia belum diatur dalam satu aturan khusus. Klaim hijau yang menyesatkan tetap bisa tersangkut di jalur perlindungan konsumen, ketentuan OJK, dan skema eco-label. Penakita memetakan paparan greenwashing dari sisi komunikasi, bukan sebagai opini hukum. Anggapan bahwa yang belum diatur berarti belum berisiko justru keliru, karena celah aturan memecah risiko dan tidak menghapusnya.
Sanksi greenwashing di Indonesia belum tertuang dalam satu pasal yang menyebut istilah itu secara langsung. Klaim hijau yang menyesatkan tetap tidak berada di ruang hampa. Paparannya tersebar di beberapa rezim aturan yang sudah berlaku, dan setiap rezim punya subjek, pemicu, serta konsekuensinya sendiri.
Kajian akademik di Walisongo Law Review menyebut bahwa Indonesia belum memiliki aturan yang secara khusus mendefinisikan dan mengatur greenwashing. Karena itu, kajian tersebut mengusulkan adaptasi Green Claims Law Uni Eropa sebagai rujukan. Banyak tim berhenti membaca di titik ini lalu menyimpulkan bahwa risikonya masih jauh. Kami melihatnya terbalik. Celah aturan tidak menghapus risiko greenwashing, tetapi memecahnya ke tiga rezim yang tidak saling bicara.
Satu batas perlu kami nyatakan sejak awal. Tulisan ini adalah peta paparan komunikasi, bukan opini hukum. Setiap jalur yang kami uraikan perlu diverifikasi pada teks resmi bersama biro hukum Anda sebelum dijadikan dasar keputusan.
Celah greenwashing di korporasi Indonesia, menurut pembacaan kami, jarang lahir dari niat menipu. Penyebabnya lebih sering struktural. Regulasi lingkungan mengatur kepatuhan operasional seperti emisi, limbah, dan izin. Regulasi itu tidak mengatur bahasa yang dipakai organisasi saat bercerita tentang kepatuhan tersebut. Akibatnya, klaim komunikasi jatuh di wilayah tak bertuan.
Wilayah tak bertuan itu punya tiga tetangga. Rezim perlindungan konsumen melihat klaim produk. Rezim pasar modal melihat pengungkapan emiten. Skema sertifikasi melihat label. Tidak satu pun dari ketiganya dirancang untuk memeriksa kalimat seperti "program kami berdampak positif bagi lingkungan" di sebuah siaran pers.
Di dalam organisasi, pola yang sama sering berulang. Tim narasi menulis klaim, tim operasional memegang datanya, dan tim legal baru dilibatkan saat ada pertanyaan dari luar. Klaim pun terbit tanpa pemilik bukti yang jelas. Kalimatnya terdengar wajar karena memang ditulis dengan niat baik. Masalahnya, tidak ada orang yang bisa menunjuk dokumen pendukungnya dalam hitungan jam.
Risiko greenwashing tumbuh di jarak antara orang yang menulis klaim dan orang yang memegang buktinya. Karena itulah kami menantang anggapan bahwa "belum diatur berarti belum berisiko". Kajian di Walisongo Law Review sudah menunjuk model Uni Eropa sebagai pembanding. Bila aturan khusus kelak hadir, organisasi yang belum menutup jarak internal ini akan memulai dari posisi paling lemah.
Klaim hijau yang menyesatkan di Indonesia bisa tersangkut setidaknya di tiga jalur hukum: perlindungan konsumen, ketentuan OJK, dan skema eco-label atau verifikasi. Ketiganya tidak berlaku sama untuk semua organisasi. Pembedanya adalah siapa subjeknya dan jenis klaim apa yang memicunya, sehingga peta paparan setiap korporasi berbeda.
| Jalur | Subjek yang terkena | Jenis klaim pemicu | Rujukan |
|---|---|---|---|
| Perlindungan konsumen | Pelaku usaha yang menawarkan produk/jasa ke konsumen | Klaim produk ramah lingkungan, eco-label tak terverifikasi | Hukumonline |
| Ketentuan OJK | Lembaga jasa keuangan, emiten, perusahaan publik | Pengungkapan keberlanjutan dan laporan tahunan | POJK 51/POJK.03/2017; rancangan SEOJK laporan tahunan |
| Skema eco-label/verifikasi | Pemegang atau pengguna label lingkungan | Label yang dipakai di luar ketentuan skemanya | Perlu verifikasi pada regulasi skema ekolabel yang berlaku bersama biro hukum |
Hukumonline mengulas bahwa produk eco-label yang tidak terverifikasi dapat dibaca sebagai bentuk manipulasi pelaku usaha terhadap konsumen. Artinya, label yang bermasalah sudah bisa terseret lewat jalur konsumen tanpa menunggu rezim sertifikasinya bergerak. Di jalur OJK, penjelasan POJK 51/POJK.03/2017 di situs resmi OJK mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik menerapkan keuangan berkelanjutan dan menyusun laporan keberlanjutan. Aturan itu juga memuat sanksi administratif atas pelanggaran kewajibannya. Rancangan surat edaran OJK tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten turut memuat unsur keberlanjutan.
Ada trade-off yang perlu diakui. Narasi program TJSL dari BUMN yang tidak tercatat di bursa tidak otomatis masuk jalur OJK. Narasi itu juga tidak otomatis masuk jalur konsumen, karena tidak menawarkan produk. Bagi organisasi semacam ini, risiko terbesarnya bukan sanksi formal, melainkan erosi kepercayaan publik yang tidak punya prosedur pemulihan. Langkah mitigasinya sederhana: petakan dulu jalur mana yang benar-benar relevan untuk setiap klaim. Pemetaan ini menjadi gerbang terakhir dalam protokol uji klaim di bagian berikutnya.
Sebagai pembanding luar negeri, kasus DWS, anak usaha Deutsche Bank, memperlihatkan cara kerja jalur pasar modal. Menurut siaran pers SEC, DWS Investment Management Americas didenda US$19 juta karena salah menyatakan proses investasi ESG-nya. Bloomberg melaporkan bahwa perkara serupa di Jerman diselesaikan pada 2025 dengan pembayaran US$27 juta. Banking Dive mencatat bahwa denda tersebut terkait pernyataan pemasaran ESG, dokumentasi, dan proses kontrol. Kasus ini bukan preseden hukum Indonesia. Pelajarannya ada pada polanya: pernyataan pemasaran menjadi titik masuk sanksi ketika tidak ditopang proses kontrol yang terdokumentasi.
Cara paling efektif untuk menghindari greenwashing adalah menguji klaim sebelum terbit, bukan merevisinya setelah dipertanyakan. Kami menyebut protokol ini Uji Empat Gerbang Klaim. Definisinya: setiap klaim keberlanjutan harus lolos empat pemeriksaan berurutan sebelum boleh muncul di kanal resmi mana pun.
Keempat gerbang itu adalah:
Gerbang pertama paling murah diperbaiki. Menurut pembacaan kami, klaim tanpa pemilik bukti cenderung ikut gagal di gerbang cakupan. Penyebabnya, tidak ada orang yang bisa memastikan seberapa jauh klaim itu boleh ditarik.
Protokol ini tidak menggantikan audit trail TJSL atau register insiden yang mungkin sudah Anda jalankan. Fungsinya berbeda. Audit trail menjawab apa yang terjadi di masa lalu, sedangkan Uji Empat Gerbang Klaim menjawab apakah sebuah kalimat layak diucapkan hari ini. Satu klaim yang ditahan di meja komunikasi lebih murah daripada satu klarifikasi yang harus dibuat di depan publik. Protokol ini kurang relevan untuk konten tanpa klaim faktual, misalnya ajakan kampanye atau pernyataan nilai organisasi.
Bagi tim komunikasi dan TJSL, dampak 6–12 bulan ke depan menurut tesis kami adalah naiknya standar pembuktian sebelum aturan khusus greenwashing benar-benar hadir. Tekanannya datang dari standar pengungkapan dan dari wacana akademik yang terus merujuk model Uni Eropa. Perlu ditegaskan, proyeksi ini adalah pembacaan arah, bukan prediksi regulasi.
Dari sisi standar, IAI melaporkan bahwa Dewan Standar Keberlanjutan IAI telah mengesahkan PSPK 1 dan PSPK 2. Bagi emiten, klaim di laporan keberlanjutan akan dibaca berdampingan dengan informasi keuangan. Dari sisi wacana, kajian di Walisongo Law Review menempatkan Green Claims Law Uni Eropa sebagai pembanding. Bila rujukan itu kelak diadopsi, klaim umum tanpa bukti spesifik kemungkinan besar menjadi yang pertama dipersoalkan.
Sekretaris Perusahaan dan Head of TJSL bisa memulai tiga langkah kuartal ini tanpa menunggu regulasi baru. Pertama, inventarisasi klaim hijau yang sudah terbit di website, laporan, dan siaran pers. Kedua, tandai klaim yang belum punya pemilik bukti, lalu jalankan Uji Empat Gerbang Klaim pada klaim tersebut. Ketiga, tetapkan titik di alur persetujuan konten tempat legal wajib melihat klaim keberlanjutan sebelum rilis.
Organisasi yang menutup jarak antara penulis klaim dan pemilik bukti sekarang tidak perlu panik ketika aturan khusus datang. Kabar baiknya, langkah ini tidak menuntut sistem baru. Yang dibutuhkan hanya disiplin alur kerja yang konsisten.
POJK 51/POJK.03/2017 berlaku bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, sehingga BUMN non-Tbk tidak otomatis tercakup. Kewajiban pelaporan BUMN semacam ini bisa datang dari aturan lain, yang perlu Anda verifikasi bersama biro hukum. Risiko reputasi dari klaim yang tidak terbukti tetap berlaku terlepas dari status pencatatan.
Jalur perlindungan konsumen umumnya menyasar klaim produk atau jasa, sehingga narasi program tidak otomatis masuk ke sana. Namun, publik dan media tidak membedakan jalur hukum saat menilai klaim yang berlebihan. Konsekuensinya lebih sering berupa krisis kepercayaan daripada sanksi formal.
Uji Empat Gerbang Klaim adalah protokol Penakita yang mewajibkan setiap klaim keberlanjutan lolos empat pemeriksaan berurutan sebelum terbit. Keempatnya adalah bukti dan pemilik, cakupan, pembanding, serta jalur hukum yang relevan. Protokol ini melengkapi audit trail, bukan menggantikannya.
Klaim berisiko biasanya memakai kata absolut tanpa batas cakupan, seperti "ramah lingkungan" atau "nol emisi", tanpa menyebut lokasi, periode, atau pembanding. Klaim seperti ini sulit dipertahankan saat diminta buktinya. Mempersempit cakupan dan menyebut baseline biasanya sudah cukup menurunkan risikonya.
Idealnya tanggung jawab dibagi tiga: tim operasional sebagai pemilik bukti, tim komunikasi sebagai penjaga cakupan bahasa, dan tim legal sebagai pemeriksa jalur hukum. Yang terpenting, setiap klaim punya satu nama pemilik bukti. Tanpa itu, pemeriksaan berlapis pun mudah berubah menjadi saling lempar tanggung jawab.
Bila Anda ingin mengetahui klaim keberlanjutan mana di kanal organisasi Anda yang belum punya pemilik bukti, tim Penakita terbuka untuk berdiskusi atau menjalankan audit narasi TJSL bersama Anda.
