Artikel · Catatan Pena
Bagikan ke:
Ringkasan
Jawaban singkat: Apakah PER-1/MBU/03/2023 masih berlaku? Statusnya ditentukan oleh ketentuan peralihan UU 1/2025 dan regulasi turunannya. Keduanya perlu diverifikasi langsung pada teks resmi bersama biro hukum Anda. Penakita memetakan dampak operasional dan komunikasinya, bukan memberi opini hukum. Banyak tim memilih menunggu kepastian, padahal perencanaan dua skenario sudah bisa dimulai hari ini.
Diperbarui: Juni 2026. Regulasi BUMN masih dapat bergerak. Selalu cocokkan isi artikel ini dengan teks resmi terbaru.
PER-1/MBU/03/2023 adalah Peraturan Menteri BUMN yang mengatur Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN beserta ketentuan penugasan khusus. Setelah UU 1/2025 terbit, status berlakunya tidak bisa disimpulkan dari judul berita. Status itu bergantung pada bunyi ketentuan peralihan undang-undang dan pada regulasi turunan yang menyusul.
Karena itu, kami sengaja tidak menyatakan peraturan ini "masih berlaku" atau "sudah dicabut". Penakita bukan konsultan hukum. Kepastian status menjadi wewenang biro hukum perusahaan dan otoritas penerbit aturan. Teks PER-1/MBU/03/2023 dapat Anda periksa langsung melalui JDIH Kementerian BUMN, peraturan.go.id, dan basis data peraturan BPK.
Rapat yang hanya berputar pada pertanyaan "berlaku atau tidak" biasanya kehilangan waktu, sementara tenggat rencana kerja terus berjalan. Pertanyaan yang lebih produktif adalah bagian mana dari pekerjaan TJSL yang aman di skenario apa pun, dan bagian mana yang benar-benar perlu menunggu.
UU 1/2025 diberitakan Hukumonline sebagai transformasi strategis atas struktur kepemilikan dan tata kelola BUMN. Perubahan pada fondasi sebesar itu wajar memunculkan pertanyaan tentang nasib aturan teknis di bawahnya, termasuk aturan TJSL. Namun gambaran umum tata kelola belum cukup untuk menyimpulkan pasal mana yang menyentuh TJSL.
Kami perlu terbuka soal batas artikel ini. Pasal UU 1/2025 yang berkaitan dengan TJSL BUMN dan bunyi ketentuan peralihan UU BUMN 2025 tidak kami kutip. Teks primer undang-undang tersebut belum menjadi bagian dari rujukan yang kami verifikasi. Mengutip pasal dari ringkasan berita atau ingatan rapat justru berisiko menyesatkan.
Apa artinya bagi tim Anda? Ketentuan peralihan adalah dokumen pertama yang perlu dibaca biro hukum. Bagian itulah yang biasanya menjawab apakah aturan pelaksana lama tetap dipakai sampai aturan baru terbit. Selama teks primer belum dibaca bersama biro hukum, setiap kesimpulan tentang status aturan TJSL sebaiknya diperlakukan sebagai asumsi kerja, bukan fakta.
Ketidakpastian regulasi TJSL menahan program bukan karena aturannya rumit. Dalam pandangan kami, akar masalahnya ada pada rencana kerja yang disusun sebagai satu dokumen utuh dengan satu rujukan hukum. Ketika rujukan itu dipertanyakan, seluruh dokumen ikut dianggap rawan, termasuk komponen yang sebenarnya tidak terpengaruh perubahan apa pun.
Menurut kami, ada tiga pola yang sering menjadi penyebabnya. Pertama, rencana kerja jarang dipilah antara substansi dan administrasi. Substansi mencakup siapa penerima manfaat, masalah apa yang diselesaikan, dan indikator dampaknya. Administrasi mencakup format, alur, dan kategori. Kami menduga lapisan administratif lebih rentan bergeser saat regulasi berubah.
Kedua, kehati-hatian di lingkungan BUMN memang wajar dan perlu. Tidak ada yang ingin dianggap mendahului regulator. Masalahnya, kehati-hatian tanpa peta mudah berubah menjadi penundaan. Ketiga, narasi publik program sering dibangun di atas rujukan pasal ("sesuai amanat peraturan…"), bukan di atas dampak. Saat rujukan itu diragukan, narasi ikut kehilangan pijakan.
Penundaan ini bukan tanda tim lalai. Penundaan adalah respons rasional terhadap risiko kepatuhan yang belum terpetakan. Program TJSL tertahan karena risiko regulasi belum dipisahkan dari substansi program, bukan semata karena regulasinya belum pasti.
Matriks Tetap–Berubah–Menunggu Turunan adalah alat yang kami usulkan untuk memilah komponen kerja TJSL menurut kerentanannya terhadap perubahan regulasi. Komponen masuk kolom "Tetap" jika sahih di semua skenario, kolom "Berubah" jika teks primer terbit mengubahnya secara eksplisit, dan kolom "Menunggu Turunan" jika bergantung pada aturan yang belum ada.
Matriks ini kami terapkan pada tiga lapis: rencana kerja, pelaporan TJSL BUMN 2026, dan narasi dampak. Isi kolom ketiga di bawah adalah contoh hipotetis. Kami mengisinya dengan komponen administratif yang lazim berpotensi terdampak, bukan dengan isi pasal mana pun.
| Lapis | Tetap (sahih di semua skenario) | Berubah (hanya dari teks primer terverifikasi) | Menunggu Turunan (contoh hipotetis) |
|---|---|---|---|
| Rencana kerja | Pemetaan kebutuhan penerima manfaat, baseline kondisi awal, desain intervensi | Diisi setelah biro hukum mengonfirmasi pasal relevan | Komponen administratif yang lazim berpotensi terdampak, misalnya alur persetujuan atau pengelompokan program |
| Pelaporan | Data dampak terukur, dokumentasi lapangan, bukti perubahan penerima manfaat | Diisi setelah biro hukum mengonfirmasi pasal relevan | Komponen yang berpotensi terdampak, misalnya templat atau jadwal pelaporan |
| Narasi dampak | Cerita perubahan berbasis bukti, suara penerima manfaat | Diisi setelah biro hukum mengonfirmasi pasal relevan | Rujukan regulasi spesifik dalam materi publik |
Kolom tengah sengaja kami biarkan kosong, karena mengisinya dengan dugaan hanya menciptakan risiko baru. Nilai matriks ini bukan pada jawaban hukum, tetapi pada kesadaran bahwa kolom "Tetap" biasanya lebih besar dari yang dikira rapat. Ada satu pengecualian. Jika aturan turunan terbit dalam waktu dekat dan isinya sudah jelas, matriks ini kurang relevan. Langsung sesuaikan rencana Anda dengan teks resmi.
Rencana kerja TJSL dua skenario disusun dari satu inti program yang sama dan dua cabang administratif. Skenario pertama mengasumsikan kerangka PER-1/MBU/03/2023 tetap menjadi rujukan. Skenario kedua mengasumsikan rujukan bergeser mengikuti turunan UU 1/2025. Dengan cara ini, program tetap berjalan tanpa mendahului regulasi.
Langkah yang kami sarankan:
Pendekatan ini punya trade-off. Dua skenario berarti beban dokumentasi lebih berat di awal. Namun beban itu jauh lebih ringan daripada menyusun ulang laporan setahun penuh. Ketidakpastian regulasi pada dasarnya masalah perencanaan, dan masalah perencanaan bisa mulai diselesaikan hari ini.
Selama transisi regulasi TJSL BUMN terbaru, Corcomm perlu memindahkan jangkar narasi dari rujukan pasal ke dampak dan bukti lapangan. Kami memproyeksikan tekanan terbesar dalam enam sampai dua belas bulan ke depan muncul di narasi, bukan di program. Pemangku kepentingan daerah, media, komunitas, dan investor akan bertanya apakah program berlanjut.
Perkiraan kami, organisasi yang mengunci narasi pada rujukan pasal akan sibuk merevisi materi publik setiap kali aturan bergerak. Organisasi yang mengunci narasi pada bukti perubahan di lapangan hanya perlu sedikit penyesuaian. Ada pula sinyal dari luar BUMN. OJK telah merilis Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 untuk sektor jasa keuangan. Menurut kami, langkah itu menandakan ekspektasi terhadap bukti dampak keberlanjutan cenderung menguat di ekosistem yang bersinggungan dengan BUMN. Narasi yang bertumpu pada bukti perubahan di lapangan adalah narasi TJSL yang paling tahan terhadap pergantian regulasi.
Langkah taktisnya bisa dimulai dari audit materi publik TJSL. Tandai setiap kalimat yang bergantung pada rujukan regulasi spesifik. Setelah itu, siapkan pesan kunci kesiapan dengan tiga isi: program berlanjut, perusahaan mengikuti regulasi yang berlaku, dan pembaruan akan dikomunikasikan saat aturan terbit. Pesan ini tidak mendahului regulator dan tidak memberi kesan stagnan. Fondasinya kami bahas dalam artikel "Mengapa Strategi Komunikasi TJSL Harus Dimulai Sebelum Program Berjalan". Masa transisi seperti sekarang menguji prinsip itu secara langsung.
Periksa teks resmi di JDIH Kementerian BUMN, peraturan.go.id, atau basis data peraturan BPK, lalu baca ketentuan peralihan UU 1/2025. Tafsir akhirnya sebaiknya dikonfirmasi biro hukum perusahaan, karena status berlaku juga bisa dipengaruhi aturan turunan yang terbit kemudian.
Komponen yang sahih di semua skenario umumnya bisa berjalan, seperti asesmen kebutuhan, baseline, dan pengumpulan bukti dampak. Keputusan yang bergantung pada aturan administratif sebaiknya ditandai sebagai titik tunggu dan dikonsultasikan dengan biro hukum.
Simpan data dalam struktur netral, yaitu indikator, bukti, dan sumber, terpisah dari templat format. Dengan begitu, data yang sama bisa dipetakan ulang ke format baru tanpa pengumpulan ulang di lapangan.
Sampaikan bahwa program berlanjut sesuai regulasi yang berlaku, perusahaan memantau perkembangan aturan, dan pembaruan akan dikomunikasikan saat tersedia. Hindari menafsirkan pasal di depan publik, lalu tonjolkan bukti dampak yang sudah ada.
Jika tim Anda sedang memilah rencana kerja dan narasi TJSL di masa transisi regulasi, kami terbuka berdiskusi atau melakukan audit komunikasi TJSL bersama Anda. Perspektif yang sama juga kami bawa ke sesi Webinar TJSL Engine.
